Serikat Tani Riau Desak Cabut SK 327 dan Tolak HTI PT.RAPP Blok Pulau Padang, MANAJEMEN KONFLIK Bermain Di Tengah-tengah Masyarakat Untuk Memecahkan Kesadaran Politik Kaum TANI

konflik terjadi di masyarakat biasanya disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia – fisik, mental, dan sosial – yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. hal inilah yang menyebabkan Masyarakat Pulau Padang dan Rangsang Membangun sebuah Organisasi yang bernama Serikat Tani Riau (STR) yang jelas di lindungi oleh Undang-undang, Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi setiap warga Negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik didalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll. Lebih lanjut tentang: Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Setiap Warga Negara.

Perjuangan Komite Pimpinan Daerah-Serikat Tani Riau (KPD-STR)Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Usaha untuk Mendesak Di cabutnya SK 327 Menhut Tahun 2009 dan Menolak Oprasional PT.RAPP di Blog Pulau Padang dengan alasan yang Logis dan Tidak Melanggar Hukum di anggap MENGGANGGU KETENANGAN MASYARAKAT MERANTI. Sebagaimana yang telah terjadi selama ini, seperti setelah selesai Aksi tanggal 11 Oktober 2010 yang lalu, Beredar SMS di Masyarakat Bahwa ada Satuan Densus 88 yang di turunkan dan memantau Aksi Serikat Tani Riau (STR) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) yang mengatakan Bahwa ada kepentingan kelompok -kelompok tertentu di belakang gerakan ini, selain itu Beredar SMS Peringatan, Himbauan, yang Mengatasnamakan GERAKAN SADAR HUKUM Menghimbau Masyarakat: Hati-hati terhadap Gerakan Komunis Gaya Baru yang berkedok membela Masyarakat, Menjadikan Masyarakat Sebagai Tameng untuk melawan kebijakan Pemerintah di SMS tersebut juga tercantum Teks Bahwa Kebijakan di atas tidak bisa di rubah oleh kebijakan di bawahnya. Usai,menggelar Demo Di Kantor Bupati orang tak di kenal (OTK) Tebar Ancaman Teror Hingga Adudomba Pengurus & Massa STR sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Sekretaris KPD-STR Kab. Kep Meranti ke SELATPANJANGPOST- Selesai menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati kepulauan meranti selama dua hari tanggal 01-02 febriari 2011,Massa Serikat Tani Riau(STR),Coordinator Wilayah Kabupaten kepulauan meranti,Setibanya di kampong hamalan mereka, yaitu di penjuru desa se kecamatan merbau, Dalam beberapa hari terahir ini mulau mendapatkan ancaman terror melalui pesaan singkat ke nomor seluler milik kepengurus STR, maupun terror secara langsung dengan memasang spanduk, yang bertujuan untuk memecah belah kesolidan massa STR.agar pecah belah.

“Dalam beberapa hari ini, Sejumlah anggota-massa STR di wilayah kecamatan merbau, termasuk kami para pengurus,mulai mendapatkan berbagai macam terror, Tujuan terror tersebut untuk memecah belah serta mengadu domba, kesolidan massa STR di kepulauan meranti ini, di mana mereka ada memasang spanduk, hingga menyebarkan terror berbauk fitnah, hingga ada yang berbau sara, sejauh ini terror tersebut bertujuan untuk melemahkan perjuangan ribuan masyarakat kecamatan merbau dalam menentang perusahaan kayu akasia yaitu PT RAPP.yang akan menjalankan izin operasional sesuai izin yang mereka kantongi dari menteri kehutanan RI.

beberapa ancaman yang kami terima langsung, maupun dari pengaduan massa di desa-desa, umumnya berbentuk teror pesan singkat melalui Short Message Service (sms), ada beberapa spanduk pelecehan, hingga ancaman dan juga fitnah, hal ini mulai merebah satu hari setelah kita pulang dari menggelar unjuk rasa di kantor bupati“ Tutur sekretaris-STR kabupaten kepulauan Meranti Sutarno kepada Selatpanjangpost melalui selulernya Minggu (6/2/11). Jelaslah Semua Tindakan ini Merupakan Bagian Dari Manajemen Konflik yang di ciptakan. Masyarakat Indonesia, yang memiliki kemajemukan budaya, suku bangsa, adat istiadat, secara tidak langsung sesungguhnya mengandung unsur-unsur kemajemukan konflik yang relatif tinggi pula. Betapa tidak, perbedaan-perbedaan dan kepentingan yang terkandung dalam kondisi suatu masyarakat yang majemuk, tentu sangat bervariasi. Artinya, masyarakat kita sejak dari awal terbentuknya sebenarnya sudah kaya dengan unsur-unsur konflik. Variasi konflik ini menjadi semakin berkembang bersamaan dengan perkembangan kultur politik dan ideologi yang semakin marak akhir-akhir ini.

Selain sebagai suatu bentuk masyarakat yang majemuk, masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses pembangunan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang berada pada posisi persimpangan atau masyarakat transisi, yaitu: transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Selain itu, dalam posisi masyarakat yang sedang berkembang perubahan sosial bisa saja terjadi karena faktor sosial budaya, intervensi budaya baru, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam posisi masyarakat yang sedang mengalami transisi ini banyak proses sosial yang kemungkinan terjadi di dalamnya. Proses perubahan tersebut mungkin secara internal maupun eksternal, yang memungkinkan terjadinya pergeseran kesadaran kolektif masyarakat. Dalam situasi yang serba marjinal tersebut maka berkembangnya konflik dalam masyarakat sangat memungkinkan untuk terjadi. Konflik timbul karena adanya ketidak sesuaian dalam hal proses-proses sosial. Secara teoretik konflik sering didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan/kepentingan. Konflik juga merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti : nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya, dimana tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Selain itu adajuga yang menganggap bahwa konflik timbul karena adanya ketidak sesuaian dalam hal proses-proses sosial.











.