Masyarakat Pulau Padang!!: SEGERA Tuntut Pemerintah Cabut Ijin HTI PT.RAPP Pulau Padang

Senin, 21 Februari 2011

SEGERA Tuntut Pemerintah Cabut Ijin HTI PT.RAPP Pulau Padang

Kamis, 3 Februari 2011 | 15:36 WIB

Kabar Rakyat
Oleh : Agun Sulfaira
Aksi SEGERA

Puluhan massa Sentral Gerakan Rakyat Riau (Segera), yang merupakan gabungan dari Serikat Tani Riau (STR), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), menggelar aksi di kantor DPRD Riau.

Secara tegas dan gamblang massa meminta agar DPRD segera membentuk pansus untuk mencabut SK Menhut nomor 327 tahun 2009 tentang perizinan HTI di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut koordinator aksi ini, Bambang Aswandi, yang juga ketua KPW PRD Riau, menegaskan bahwa keberadaan ijin HTI tersebut telah mengancam nasib ratusan ribu rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Ijin pemberian HTI itu sama saja dengan legalisasi perampasan tanah milik rakyat. PT. RAPP punya track-record buruk dalam merampas tanah-tanah milik rakyat,” ujar Bambang saat menyampaikan orasinya.

Selain ke kantor DPRD, massa juga mendatangi kantor Polda Riau, sekaligus menuntut agar kepolisian tidak lagi menjadi tameng saat perusahaan-perusahaan perampas tanah itu menindas rakyat.

“Kami meminta agar kepolisian berdiri melindungi rakyat, bukan menjad tameng atau alatnya para pengusaha. Polisi harus menghentikan pengiriman pasukan untuk mengamankan kepentingan PT.RAPP,” tegas Bambang.

DPRD akan bentuk Pansus

Merespon tuntutan massa SEGERA, pihak DPRD Riau berjanji akan berkunjung ke Pulau padang dan pula Ransang, keduanya di kepualan Meranti, untuk melakukan investigasi lapangan terkait penyimpangan dalam pembukaan lahan HTI.

Selain itu, DPR juga setuju membentuk pansus untuk merespon tuntutan aktivis SEGERA. “Komisi C sudah memutuskan untuk meninjau langsung lokasi tersebut. Dewan akan menentukan sikap secepatnya,” kata Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau.

Menurut politisi asal Partai Golkar itu, keberadaan HTI di Pulau Padang dan Pulau Rangsang dapat menyebabkan mata pencaharian utama penduduk, yaitu bercocok tanam, akan punah.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B, Zulfan Heri, yang menyatakan bahwa keberadaan HTI di Pulau Rangsang dan Pulau Padang bisa mengancam mata pencaharian utama rakyat, yaitu bercocok tanam.

“Saya berada dalam satu pemahaman dengan para demonstran. HTI di dua pulau tersebut harus dihentikan,” kata Zulfan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mengenal Saya

Ayo berteman dan Ikuti Twitter Saya di @PulauPadang SK 327 MENHUT Tahun 2009 tanggal 12 juni yang saat ini menjadi Landasan Kekuatan Hukum Pemilik modal besar PT.RAPP untuk melakukan Operasionalnya di Pulau Padang hingga detik ini wahai saudara-saudaraku.. Sungguh kita Masyarakat harus Peka dan Tanggap terhadap Rasiko yang akan kita terima di beberapa waktu kedepan jika operasional PT.RAPP di Pulau Padang tidak segera di hentikan. Tidak bias di pungkiri bahwa Sumber Daya Alam baik hayati maupun non-hayati merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Pulau Padang hingga ke anak cucu. Di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945, dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, pada butir 10 yang menyatakan bahwa telah sebutkan bahwa: "bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dan "dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumer alam indonesia harus di gunakan secara rasionil. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus di usahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan pertimbangan kebutuhan generasi yang akan datang". Ingatlah wahai saudaraku, Allah telah berfirman di (QS: 30: 41), “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. “Dan bila dikatakan kepada mereka, ‘janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi ini’, mereka menjawab, ‘sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. ‘Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” (QS: 2: 11-12) Selamatkan Pulau Padang. Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Tanaman Kehidupan. Jika ini jawaban Direktorat Jenderal Bina Usaha kehutanan tertanda Direktur jenderal Imam Santoso, dengan Surat No. S.1055/VI-BPHT/2010 pada tanggal 3 November 2010 yang merupakan surat balasan Dari permohonan Peninjauan Ulang IUPHHK-HTI PT. RAPP terkait dengan penolakan HTI, tentunya jawaban ini sangat TIDAK MENGAKOMODIR Aspirasi masyarakat secara Objektif dan Ilmiah sesuai Fakta di lapangan. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?, (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.(QS. 61:10-13) Jika Aku Harus Tertangkap Dengan Tuduhan-tuduhan Yang di Sangka-kan Atau Bahkan Harus Terkubur Mati Nantinya Dalam Perjuangan PENOLAKAN HTI PT.RAPP ini. Jelas Aku Katakan Ini Kulakukan Bukan Karna Cintanya Aku Terhadap Tanah Kelahiran Ku. Tapi Karena KEBENARAN HARUS DI TEGAKAN. By:M. Riduan وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّة ً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi), (QS. 28:5) Tidak mudah menjadi pemimpin. Juga tidak mudah memilih pemimpin. Ini akan dialami oleh suatu masayarakat yang rusak. Masyarakat yang para pemimpin dan politisinya menjadikan Book of The Prince sebagai kitab suci mereka dan Machiavelli sebagai panutan mereka. Masyarakat yang memberikan kesempatan pada orang-orang bodoh tampil bicara. Kondisi ini pernah digambarkan Nabi Saw dalam sabdanya: “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di masa itu para pendusta dibenarkan omongannya sedangkan orang-orang jujur didustakan, di masa itu para pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang terpercaya justru tidak dipercaya, dan pada masa itu muncul Ruwaibidlah, ditanyakan kepada beliau Saw apa itu Ruwaibidlah? Rasul menjawab: Seorang yang bodoh (yang dipercaya berbicara) tentang masalah rakyat/publik.” [HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah]. Tanggung Jawab Pemimpin Kepemimpinan adalah amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin. Rasulullah Saw mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” [HR. Imam al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.]. Rasulullah Saw memberikan penjelasan tentang pemimpin pengganti beliau (khalifah) dalam mengurus kaum muslimin bakal diminta pertanggungjawaban di akhirat. Beliau Saw bersabda: “Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi setelahku, (tetapi) nanti akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya: Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab: Penuhilah baiat yang pertama, lalu yang pertama. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang telah diserahkan kepada mereka mengurusnya.” [HR. Imam Muslim dari Abu Hurairah]. "Penjara Dan Waktu Tidak Akan Pernah Mampu Mengalahkan Semanngat Juang, Karena Dengan Waktu Kita Akan Menang" Menentang Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Pro Rakyat Bukanlah Sesuatu Hal yang Haram dalam Islam maupun agama lainya di dunia ini apapun dan dimanapun. Yang jelas Tidak menentang Kebhatilan yang di ciptakan oleh para pengambil kebijakan dinegeri ini pasti Bertentangan dengan Agama apapun yang ada untuk manusia di dunia ini. "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." (QS Al-Hajj 39) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ “Siapa yang mati, dan belum berjihad, dan tidak mencita-citakan dirinya untuk hal tersebut, maka ia mati di atas suatu cabang kemunafikan.”

Senin, 21 Februari 2011

SEGERA Tuntut Pemerintah Cabut Ijin HTI PT.RAPP Pulau Padang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Total Tayangan Halaman