Tolak HTI PT. RAPP Blog Pulau Padang, PT.SRL Di Pulau Rangsang dan PT.LUM di Tebing Tinggi Serta Cabut SK 327 Menhut 2009 Sekarang Juga. Kami mengikhlaskan mati dan menantang perang terhadap pemerintah kaki tangan neolib di dalam negeri

Peranan Pemuda Mahasiswa Adalah Berjuang Bersama Rakyat.

Meluasnya propaganda kepada rakyat tidak terlepas atas upaya tiap organisasi untuk mengembangkan taktik dan strateginya. Begitu juga pemuda mahasiswa sebagai bagian dari rakyat, yang juga harus memahami peran dan posisinya. mengetahui bagaimana pendidikan berkualitas buruk lagi mahal, yang akan terus menghasilkan anak-anak putus sekolah, buta huruf dan lulusan-lulusan pendidikan yang tidak berkualitas. Pendidikan selama di kelola oleh rejim boneka Imperialisme tentu tidak akan memberikan kualitas yang baik sebagaimana syarat pendidikan yang harus di akses oleh rakyat. hal yang sama juga berlaku pada pendidikan tinggi yang di bentuk bukan untuk rakyat, akan tetapi di bentuk atas dasar timbunan keuntungan atau pun pencari kekayaan semata alias perdagangan.

Sehingga peranan pemuda mahasiswa dalam perjuangan demokratis nasional sangat jelas dan terang, perjuangan atas pendidikan bagi semua, pendidikan murah ataupun pembrantasan buta aksara pada hakekatnya tidak akan menuai hasil yang fundamental jika tidak bergabung dalam perjuangan rakyat secara luas, mendukung perjuangan kaum tani atas landreform berarti mendukung juga perjuangan kaum tani untuk membebaskan diri dari belenggu feodalisme yang telah ratusan tahun merongrong kehidupan kaum tani. landreform adalah syarat utama bagi tumbuhnya industri nasional, sekaligus merupakan pintu masuk bagi kedaulatan rakyat indonesia di tanahnya sendiri. sehingga tidak ada alasan apapun dari berbagai klas dan sektor di Indonesia untuk tidak mendukung dan berjuang bersama kaum tani.Kaum tani adalah populasi yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini, menurut data Bappenas, melalui survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2007, jumlah kaum tani di Indonesia diperkirakan berjumlah 44,5 juta jiwa. Dengan jumlah ini, kaum tani adalah kekuatan produktif yang paling besar, lebih besar dibanding buruh manufaktur (12 juta jiwa), buruh niaga (19,4 juta jiwa), jasa (11,3 juta jiwa), dan sektor lainnya 11,8 juta jiwa). Akan tetapi meski menduduki posisi mayoritas, kaum tani Indonesia termasuk kalangan yang paling tidak beruntung.Ketidakberuntungan ini disebabkan oleh ketimpangan penguasaan agrarian atau monopili tanah. Tercatat, sampai tahun 1998, kurang dari 666 unit produksi yang mengontrol kurang lebih 48,3 juta ha hutan HPH/HPTI, yang bila dirata-ratakan, masing-masing unit menguasai kurang lebih 72,6 ribu ha. Di antara perusahaan-perusahaan yang menguasai HPH/HPTI itu, tidak lebih dari 12 konglomerat yang mengontrol sekitar 16,7 juta ha lahan hutan.

Serumpun padi tumbuh di sawah
Hijau menguning daunnya
Tumbuh di sawah penuh berlumpur
Di pangkuan ibu pertiwi

Serumpun jiwa suci
Hidupnya nista abadi
Serumpun padi mengandung janji
Harapan ibu pertiwi

Syair lagu kanak-kanak Serumpun Padi karya R. Maladi di atas memperlihatkan bagaimana menderitanya kehidupan kaum tani. Hidupnya nista abadi.. Lagu itu juga jelas menunjukkan kepedulian pada kaum tani yang dari tangannya mengolah dan menggarap tanah menjadi harapan bagi kemakmuran (pangan) negeri. Sampai sekarang, kehidupan tani Indonesia yang sejahtera dan tidak nista masih menjadi cita-cita dan terus diperjuangkan.

Dalam usaha membebaskan kaum tani dari penderitaan inilah, kita kenang hari yang baik dalam sejarah perjuangan kaum petani yaitu Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September. Pada tanggal tersebut dengan dikeluarkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), kepedulian Negara terhadap kemajuan hidup rakyatnya terutama para petani penggarap mulai diwujudkan. Ini tentu saja sejalan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan yaitu menyejahterakan rakyatnya dengan melenyapkan Undang-Undang pertanahan yang kolonial dan feodal yang menghambat kemajuan petani khususnya petani penggarap.

Problem aktual yang dihadapi kaum tani Indonesia saat ini yang makin menyengsarakan kaum tani bersumber dari usaha kolonial baru bernama neoliberalisme. Usaha penjajahan baru neoliberalisme ini memperlihatkan bagaimana perusahaan besar baik yang bergerak di bidang, perkebunan, tambang dan lain-lain semakin leluasa menjarah tanah-tanah petani sementara Negara tampak tak berpihak kepada petani ketika terjadi konflik antara perusahaan besar dengan petani. Dengan penghapusan berbagai subisidi, khususnya di bidang pertanian, hilangnya perlindungan pasar terhadap produk-produk pertanian dalam negeri dan tanpa dukungan infrastruktur dan teknologi pertanian, Negara pun semakin abai terhadap peningkatan sumber daya produktif kaum tani dan justru berposisi menghancurkan daya produktif dan kreatif petani nasional di tengah sistem pasar bebas yang didukung pemerintah. Masih, di tengah situasi yang tidak berpihak kepada kaum tani Indonesia itu, kaum tani Indonesia juga dihadapkan pada Perubahan iklim akhir-akhir ini yang mengganggu pola tanam dan dapat menyebabkan kegagalan produk pertanian akibat perubahan cuaca yang ekstrem yang bisa mendorong bencana banjir dan sebagainya.

Saat ini Kita di kabupaten kepulauan meranti khususnya tampak tak semakin menemukan jalan kesejahteraan bagi kaum tani tapi justru memasuki dunia pertanian yang semakin kalah, membuat kita bertanya di mana letak pembelaan Negara terhadap usaha kemajuan kaum tani yang nota bene adalah rakyatnya yang mayoritas miskin dan menderita? Di sini, Negara dituntut untuk semakin memberikan perhatian berlebih pada kaum tani dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Bila UUPA lima puluh tahun lalu memperlihatkan bagaimana petani penggarap oleh Negara didahulukan dalam usaha memajukan kesejahteraan rakyat, kini demikian pula Negara atau pemerintah dituntut langkah-langkah dan terobosan yang kongkret dalam usaha memajukan kehidupan kaum taninya.

Kaum tani Indonesia tentu tidak tinggal diam dan terus didesak kalah oleh kepentingan-kepentingan neoliberal. Karena itu berbagai wadah persatuan kaum tani perlu didirikan dan aktif dalam persatuan perjuangan melawan penjajahan baru: neoliberalisme.

Kami mengikhlaskan mati dan menantang perang terhadap pemerintah kaki tangan neolib di dalam negeri Massa dari KPD Serikat Tani Riau (STR) Meranti mengancam menjahit mulutnya jika pemerintah tidak mencabut ijin operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper, di Pulau Padang Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan massa saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Camat Merbau, Selasa (4/1/2011). Aksi itu dimulai dari Kantor Front Perjuangan Rakyat Meranti (FPRM) di Teluk Belitung itu. Massa dikawal puluhan personil polisi yang dipimpin langsung Kapolsek Merbau, AKP Sawaludin Pane.

Meski aksi sempat diwarnai pembakaran poster Camat Merbau Duriat, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Basir dan Gubernur Riau Rusli Zainal, namun situasi berjalan baik.

Ketua KPD STR Meranti, Sutarno didampingi Sekjen, M Ridwan, mengatakan, massa berasal dari sembilan desa di Merbau, termasuk warga dari Desa Tanjung Padang.

"Sebagai bentuk kekecewaan masyarakat dengan pemerintah, maka kami menghadiahkan seekor ayam putih dan keranda mayat. Ini artinya nyali pemerintah sudah mati di dalam membela hak-hak dan aspirasi rakyat," ungkap Sutarno.

Dua tuntutan yang disampaikan massa yakni pertama, pemerintahan RI yang kini dipegang Presiden SBY, harus segera mencabut izin operasional PT RAPP di Pulau Padang. Kedua, Pemkab Kepulauan Meranti harus mampu bersikap tegas dan berpihak kepada rakyat sesuai dengan cita-cita kabupaten ini.

"Apabila tetap memaksakan kehendaknya bersama pihak perusahaan, maka kami mengikhlaskan mati dan menantang perang terhadap pemerintah kaki tangan neolib di dalam negeri," tegas Sutarno.

Aksi ini sudah aksi kesekian kalinya yang dilakukan KPD STR Meranti untuk menolak operasional PT RAPP dalam "pembabatan hutan" di Pulau Padang tersebut.

Sutarno mengaku, bahkan aksi ini bukanlah aksi yang terakhir. Akan ada aksi-aksi yang lebih keras dari pada ini guna menyentuh hati para pemimpin negeri ini.

"Jika tuntutan tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi jahit mulut. Aksi ini akan kami gelar di tiga titik, salah satunya di depan istana negara," tandas Sutarno.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir ketika dihubungi ke telepon selularnya untuk meminta tanggapan soal ini, telepon selularnya sedang tidak aktif.

Sedangkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Masrul Kasmi tidak menerima panggilan saat dihubungi ke telepon selularnya.


Editor: OMDSMY Novemy Leo | Sumber: Tribun Pekanbaru
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com